Banten Suarabantenpost.com Gelombang kecurigaan publik terhadap Dinas Pendidikan Provinsi Banten semakin membuncah. LSM Triga Nusantara Indonesia (Trinusa) telah resmi melayangkan surat audiensi dan klarifikasi terkait dugaan penyimpangan anggaran fantastis tahun 2023, dengan potensi kerugian negara mencapai **Rp5,59 miliar**. Namun hingga batas waktu yang diberikan, **tak sepatah kata pun keluar dari mulut pejabat Dinas Pendidikan**.
Dalam surat bernomor 091/DPD-TNI/BANTEN/VIII/2025 yang juga ditembuskan ke Gubernur, DPRD, hingga KPK RI, Trinusa menyoroti empat temuan besar:
*Kelebihan pembayaran Rp527 juta** atas pengadaan alat laboratorium yang tak sesuai spesifikasi.
*Kekurangan volume proyek senilai Rp365 juta** dalam pembangunan ruang kelas yang tetap dibayar penuh.
*Pengadaan fiktif media pembelajaran digital Rp3,5 miliar** tanpa prosedur e-purchasing, perangkat tak berfungsi.
*Penyaluran BOSDA Rp1,2 miliar ke sekolah tidak aktif** atau bahkan tak terdaftar di Dapodik.
Diamnya Dinas Pendidikan bukan hanya dianggap abai, melainkan **bisa ditafsirkan sebagai pengakuan terselubung**. Publik kini menunggu langkah nyata: apakah aparat penegak hukum akan segera turun tangan, atau kasus ini dibiarkan mengendap hingga kepercayaan rakyat benar-benar runtuh.
Ketua Trinusa Banten, Wahyudin, menegaskan, “Ketidakjujuran bukanlah pembelaan, dan kebungkaman adalah pengakuan.” Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi resmi, Trinusa memastikan akan **melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi Banten, KPK RI, dan Polda Banten**, sekaligus menggerakkan aksi massa di depan kantor Gubernur maupun Dinas Pendidikan.
Kini, sorotan publik tertuju pada satu hal: **apakah Dinas Pendidikan Banten berani membuka suara, atau memilih bersembunyi di balik tembok kebungkaman yang kian memperdalam kecurigaan rakyat.
(E Teguh Iman)
