Sebut Berita Bedah Rumah Fiktif 'Hoax', Aktivis Desak Bupati Tangerang Evaluasi Camat Solear karena Diduga Tabrak UU Pers

TANGERANG – Aliansi aktivis dari Dewan Pimpinan Pusat LSM Bintang Indonesia (Barisan Intelek Anak Negeri) mendesak Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah untuk segera mengevaluasi jabatan Camat Solear,  

Desakan ini mencuat setelah Camat Solear secara sepihak menyanggah pemberitaan mengenai dugaan proyek bedah rumah fiktif tahun anggaran 2025 dan melabelinya sebagai berita bohong (hoax).Sikap reaktif Camat Solear tersebut dinilai mencerminkan ketidakpahaman seorang pejabat publik terhadap mekanisme penyiaran informasi dan regulasi media, khususnya terkait Hak Jawab dan Hak Koreksi yang telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers."Sabtu (22/08/2026).

Seorang kepala wilayah seharusnya bertindak bijak dan profesional. Jika ada pemberitaan yang dinilai kurang tepat, gunakan mekanisme Hak Jawab atau Hak Koreksi sesuai UU Pers yang berlaku, bukan justru menyerang produk jurnalistik dengan tudingan hoax tanpa dasar. Kami mendesak Bupati dan Wakil Bupati Tangerang segera mengevaluasi kinerja Camat Solear," tegas Panji, perwakilan dari DPP LSM Bintang Indonesia, 

Temuan Investigasi di LapanganPanji membeberkan bahwa dugaan adanya proyek fiktif tersebut didasarkan pada data valid hasil investigasi langsung timnya di lapangan. Sebelumnya, pada Rabu (20/08/2026), tim LSM telah mendatangi Kantor Kecamatan Solear untuk melakukan klarifikasi dan audiensi, namun Camat tidak berada di tempat.

Dalam audiensi tersebut, salah satu pegawai kecamatan bernama Wahyu mengklaim bahwa seluruh program pembangunan bedah rumah telah direalisasikan secara tuntas. Namun, fakta yang ditemukan tim investigasi di lapangan justru berbanding terbalik."

Saat kami turun ke lokasi dan mencocokkan data, warga yang nama dan alamatnya tercantum jelas sebagai penerima manfaat justru mengaku sama sekali tidak pernah menerima bantuan program bedah rumah tahun 2025 dari Kecamatan Solear," urai Panji.Siap Buka Data dan Lapor ke Kejaksaan Tinggi Merespons tudingan hoax dari pihak kecamatan, DPP LSM Bintang Indonesia menyatakan siap membuka seluruh data hasil investigasi demi transparansi publik. 

Tidak hanya menuntut evaluasi jabatan dari kepala daerah, lembaga ini juga sedang merampungkan berkas laporan hukum."Kami memegang bukti-bukti kuat dari lapangan. 

Dalam waktu dekat, kami akan resmi melaporkan persoalan dugaan penyimpangan anggaran ini ke Kejaksaan Tinggi Banten agar diproses secara hukum dan semuanya terbuka secara terang benderang," pungkas Panji.(Red)