Proyek Miliaran DTRB Kabupaten Tangerang Disorot, BPK dan Inspektorat Didesak Lakukan Audit Menyeluruh
TANGERANG – Pelaksanaan sejumlah proyek di lingkungan Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang memicu sorotan tajam dari publik. 28/9/2026
Penggunaan anggaran daerah yang mencapai miliaran rupiah disinyalir rawan penyimpangan, memicu desakan kuat agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat segera turun tangan melakukan pemeriksaan mendalam.
Salah satu paket pekerjaan yang kini menjadi sorotan utama adalah proyek kedinasan dengan detail sebagai berikut
Instansi Penanggung Jawab: Pemerintah Kabupaten Tangerang, Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) — berkedudukan di Jl. H. Atik Soeardi, Kantor Lingkup Dinas Pekerjaan Umum Lt 2 Tigaraksa, Tangerang.
Nama Pekerjaan: Rehab & Penataan Ruang Kerja Kantor Disperindag dan Dinas Perikanan (Gudang).
Lokasi: Kabupaten Tangerang.Penyedia Jasa (Kontraktor): CV. Sahabi Jaya Mandiri.
Nilai Kontrak: Rp 4.902.500.000,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
Sumber Dana: APBD Tahun Anggaran 2026.Waktu Pelaksanaan: 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender.
Meskipun plang proyek dengan jelas menegaskan slogan Proyek ini dibiayai dari pajak yang Anda bayar kondisi di lapangan justru memicu tanda tanya besar.
Berdasarkan pantauan, kontrak kerja ini dinilai sudah berjalan cukup lama. Namun, anehnya untuk pekerjaan rehabilitasi pada Kantor Dinas Perikanan justru belum juga dilaksanakan hingga saat ini.
Publik pun mempertanyakan ada apa di balik keterlambatan realisasi fisik tersebut.Tak hanya persoalan progres yang mandek, lemahnya fungsi pengawasan dari Pemkab Tangerang dan DTRB selaku instansi penanggung jawab juga terlihat jelas di area kerja.
Para pekerja di lokasi kedapatan tidak melengkapi diri dengan atribut Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) standar, sebuah pelanggaran regulasi yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa.
Melihat berbagai kejanggalan tersebut, desakan audit investigatif pun menguat.
Pemeriksaan menyeluruh dituntut menyasar beberapa poin krusial, antara lain
Dokumen perencanaan awal proyek.Kesesuaian spesifikasi fisik (spek) materiil di lapangan.
Realisasi progres fisik terhadap lini masa durasi kontrak.
Rekam jejak serta sistem penunjukan para kontraktor pelaksana.
Kami mendesak BPK dan Inspektorat untuk membuka mata dan telinga lebar-lebar. Jangan biarkan uang rakyat senilai miliaran rupiah ini menguap begitu saja tanpa pengawasan ketat ujar perwakilan publik/lembaga dalam keterangannya.
Menurutnya, audit total bersifat mutlak demi memastikan transparansi dan mencegah potensi kebocoran anggaran yang merugikan daerah Audit menyeluruh mutlak diperlukan guna memastikan tidak ada kerugian keuangan daerah maupun praktik kongkalikong dalam pelaksanaan proyek-proyek DTRB ini tegasnya.
Di sisi lain, minimnya transparansi dari pihak dinas terkait memperkuat kecurigaan publik. Akses informasi seolah tertutup rapat bagi masyarakat dan awak media yang ingin melakukan konfirmasi seputar kejelasan serta hambatan teknis proyek tersebut.
Hingga draf rilis ini diturunkan, jajaran pejabat Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB) Kabupaten Tangerang belum memberikan klarifikasi atau jawaban resmi terkait sulitnya akses konfirmasi publik, kelalaian K3, keterlambatan fisik, serta desakan audit tersebut.(Red)
