Tambang Pasir di Pabuaran Diduga Keluar dari Koordinat IUP, ESDM Banten Siapkan Tindak Lanjut: Akankah Ditutup?

SERANG – Dugaan aktivitas tambang pasir yang beroperasi di luar koordinat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) di wilayah Kecamatan Pabuaran kini tengah menjadi perhatian serius masyarakat. 11/Oktober/2026

Publik kini menunggu langkah tegas dan tindak lanjut nyata dari pemerintah, terutama setelah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten turun langsung melakukan pemeriksaan di lapangan.

Menyikapi polemik tersebut, Dinas ESDM Provinsi Banten memastikan bahwa hasil temuan dari peninjauan lapangan akan segera diteruskan kepada sejumlah instansi terkait untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam dua hari ke depan, kami dari Dinas ESDM Provinsi Banten akan menindaklanjuti dengan menyurati laporan hasil temuan di lapangan ke dinas atau instansi terkait agar segera melakukan penanganan sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku ujar Dedi, perwakilan dari Dinas ESDM Provinsi Banten.

Dedi menambahkan, pihaknya menargetkan penyampaian laporan resmi tersebut dapat diselesaikan dan dikirimkan dalam waktu dekat. 

Sejumlah instansi yang dipastikan akan menerima laporan hasil pemeriksaan ini antara lain Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kementerian Lingkungan Hidup, Inspektur Tambang, serta aparat penegak hukum terkait di lingkungan Kementerian ESDM.

Langkah koordinasi lintas instansi ini dinilai sangat krusial. Pemerintah perlu memastikan secara akurat apakah aktivitas penambangan yang ditemukan di lapangan memang mutlak melanggar batas wilayah izin, atau masih berada dalam koridor yang diperbolehkan berdasarkan dokumen perizinan yang sah.

Oleh karena itu, pencocokan antara data riil di lapangan, titik koordinat resmi, dokumen perizinan, hingga hasil pemantauan udara menjadi instrumen penting sebelum pemerintah mengambil kesimpulan akhir maupun tindakan hukum lebih lanjut. 

Namun, sebelum sanksi atau tindakan yang lebih jauh dijatuhkan, hasil pemeriksaan resmi ini tetap akan menjadi dasar utama untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran.

Menanti Ketegasan Pemerintah

Sorotan terhadap carut-marut aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Serang sebenarnya bukan merupakan persoalan baru. 

Oleh sebab itu, transparansi mengenai status perizinan, kejelasan batas koordinat, identitas pemegang izin, serta hasil pemeriksaan berkala menjadi sangat penting dipublikasikan agar tidak menimbulkan spekulasi negatif yang liar di tengah masyarakat.

Di sisi lain, perhatian publik dalam kasus ini juga ikut tertuju kepada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto. 

Sebelumnya, Yandri diketahui pernah turun langsung untuk menutup aktivitas galian C ilegal di wilayah Kragilan, Kabupaten Serang. Masyarakat kini menunggu, apakah persoalan dugaan pelanggaran tambang pasir di Pabuaran ini juga akan mendapat perhatian serupa dari suami Bupati Serang tersebut.

Kini, pertanyaan besar yang dinantikan jawabannya oleh publik sangat sederhana: Apakah seluruh aktivitas tambang di Pabuaran benar-benar berada di dalam koordinat IUP OP yang sah?

Jawabannya tentu harus dibuktikan secara ilmiah dan legal formal melalui sinkronisasi data koordinat, keabsahan dokumen perizinan, hasil pemeriksaan lapangan, serta ketegasan tindak lanjut dari instansi yang berwenang. 

Sebab, jika aktivitas pertambangan tersebut nantinya terbukti secara sah dan meyakinkan berada di luar wilayah izin, maka persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran administrasi belaka. 

Pemerintah harus bertindak tegas untuk memastikan siapa pihak yang paling bertanggung jawab dan sanksi hukum apa yang layak diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dikutip dari Diksiber Banten.