SERANG, 16 AGUSTUS 2026 – Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B) menyampaikan keprihatinan mendalam atas jalannya Proyek Pembangunan Flyover Unyur di Kota Serang. Menyoroti visi "Membangun Infrastruktur Tanpa Merusak Integritas", P3B menilai proyek strategis senilai puluhan miliar rupiah tersebut menyisakan tiga pertanyaan besar yang melukai nalar serta nurani publik di Provinsi Banten. Minggu 16 Agustus 2026
Ketika jembatan dibangun di atas, jangan sampai kepercayaan rakyat justru diruntuhkan di bawah.
Flyover seharusnya menjadi simbol kemajuan dan kelancaran mobilitas, namun fakta di lapangan memicu tanda tanya besar terkait tata kelola dan transparansinya," ujar perwakilan P3B dalam taklimat media tertulisnya, Minggu (16/8/2026).Berdasarkan kajian mendalam, P3B mengeluarkan tiga catatan kritis dan tuntutan penting yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait:
1. Sentil Pemprov Banten Terkait 'Lelang Tunggal' Risiko TinggiData Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mencatat proyek bernilai fantastis ini hanya diikuti oleh 1 peserta tunggal.
Dalam ilmu pengadaan barang dan jasa pemerintah, kondisi ini dikategorikan sebagai non-competitive bidding yang sarat dengan indikasi risiko tinggi.
P3B mempertanyakan kompetisi sehat di Tanah Jawara. "Apakah dari 8 Kabupaten/Kota dan ribuan kontraktor di Banten, hanya ada satu perusahaan yang mampu? Ataukah sistem tata kelola kita yang membuat pengusaha lain takut untuk ikut berkompetisi? Kami meminta Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten menjaga semangat pembangunan dengan tidak menutup ruang kompetisi yang sehat," tegasnya.
2. Desak Kontraktor Pemenang Tender Jaga Kualitas MutuCatatan kedua diarahkan kepada PT Ghali Multi Perdana (GMP) selaku pelaku usaha yang memenangkan tender tersebut.
P3B mengingatkan bahwa kemitraan dalam dunia usaha harus berdiri di atas tiga pilar utama: Mutu, Waktu, dan Kejujuran.
Adanya isu dan informasi yang beredar mengenai dugaan gagal konstruksi di Flyover Unyur dinilai menjadi preseden buruk bagi iklim usaha di Banten. P3B memperingatkan jajaran direksi PT GMP agar tidak mengorbankan keselamatan warga demi mengejar keuntungan semata. "Besi boleh karatan, tetapi jangan sampai hati nurani yang karatan.
Satu proyek yang dikerjakan tidak sesuai spesifikasi akan merusak reputasi ribuan kontraktor jujur lainnya di Banten."3. Serukan Hak Pengawasan Masyarakat di HUT RI ke-81P3B menegaskan bahwa Flyover Unyur dibangun menggunakan uang pajak masyarakat. Oleh karena itu, rakyat memiliki hak mutlak untuk bertanya, mengawasi, dan mendapatkan hasil infrastruktur terbaik serta aman. Sangat ironis jika di usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, masyarakat masih harus dihantui rasa takut saat melintasi jembatan di negerinya sendiri.
TUNTUTAN RESMI P3B (PERGERAKAN PEMUDA PEDULI BANTEN):
Kepada Gubernur & DPRD Provinsi Banten: Segera membentuk Tim Audit Independen yang melibatkan Ahli Teknik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta akademisi universitas di Banten untuk menguji kelayakan fisik konstruksi Flyover Unyur, lalu mempublikasikan hasilnya secara transparan kepada publik.
Kepada KPK & Kejaksaan Agung (Kejagung): Segera melakukan telaah dan kajian hukum terhadap proses lelang satu peserta ini guna memastikan tidak adanya praktik persekongkolan atau usaha monopoli yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999.
Kepada PT Ghali Multi Perdana: Meminta pertanggungjawaban penuh atas mutu dan kualitas pengorbanan jembatan.
Jika ditemukan kekurangan spesifikasi, segera lakukan perbaikan karena nama baik perusahaan jauh lebih mahal daripada nilai denda kontrak."
Sejarah akan mencatat, apakah Flyover Unyur ini akan berdiri sebagai monumen keberhasilan pembangunan atau justru menjadi monumen kegagalan tata kelola.
Mencintai Banten berarti harus berani mengoreksi dengan cara yang elegan.
Bangun jalanmu, tapi jangan injak harga diri rakyat," tutup pernyataan sikap P3B.HIDUP RAKYAT BANTEN! MERDEKA.(Red)
