LEBAK Suarabantenpost.com (PIN) Kegeraman Baralak Nusantara terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak kini mencapai puncaknya. Lembaga kontro Sosial yang fokus menyoroti tindakan korupsi ltersebut mengaku telah mengirimkan berbagai surat konfirmasi resmi hingga permohonan audiensi kepada pejabat terkait, namun semuanya berakhir dengan satu kata: diabaikan.
Yudistira, Ketua Umum Baralak Nusantara, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas.
Kami akan mempergunakan hak konstritusi kami yaitu unjuk rasa. Ini bukan hanya soal 8 PKBM penerima BOS Kinerja , tapi menyangkut nasib pendidikan non-formal yang dirusak dengan praktik manipulatif para oknum pengelola dari seluruh PKBM,” tegasnya. Kamis (10/7/26).
Baralak menyoroti indikasi manipulasi masif yang dilakukan oleh mayoritas PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di Kabupaten Lebak. Dari 43 PKBM yang masih tercatat aktif, sebagian besar diduga kuat memalsukan data siswa dan rombongan belajar demi meraup dana bantuan dari pemerintah pusat, khususnya Dana BOS Kinerja dan Reguler.
Fakta ini makin mencengangkan karena data yang dimasukkan ke aplikasi resmi Dapodikdasmen diduga tidak sesuai kenyataan di lapangan. Bahkan, ada dugaan kuat bahwa sebagian rombongan belajar fiktif sengaja dimasukkan untuk mengejar kuota pencairan dana.
Yang lebih mengejutkan, menurut Baralak, Kepala Bidang Pendidikan Non-Formal (PNF) Dindik Lebak disebut mengetahui kondisi ini namun tidak mengambil tindakan apapun. Respons pejabat terkait pun nihil meski surat-surat resmi sudah berkali-kali dilayangkan.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Baralak memberikan tenggat waktu hingga Jumat besok ini bagi Dinas Pendidikan Lebak untuk memberikan jawaban resmi.
“Jika sampai Jumat tidak ada respons yang jelas, maka minggu depan kami akan turun ke jalan, menggelar unjuk rasa besar sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan yang dirusak oleh manipulasi sistematis, Surat pemberitahua aksinya sudah kami persiapkan” ujar Yudistira.
Kasus ini merupakan cerminan buram dari tata kelola dana pendidikan di daerah. Program bantuan yang seharusnya menjadi alat negara untuk membangun generasi cerdas dan mandiri, justru kerap menjadi ladang bancakan bagi mereka yang tamak.
“Kami mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat Daerah untuk segera turun tangan, melakukan investigasi menyeluruh terhadap semua dugaan pelanggaran dan menyelamatkan hak-hak pendidikan masyarakat non-formal yang selama ini terabaikan.(Red SBP)
