Tangerang selatan_ Suarabantenpost.com Tangerang selatan 27/september 2925 Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (LSM Trinusa) DPD Banten, melalui ketuanya, Wahyudin, melayangkan kecaman keras terhadap Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) terkait dugaan kenaikan harta kekayaan Walikota yang dinilai tidak wajar, serta buruknya pelayanan birokrasi dalam menanggapi permintaan klarifikasi resmi.
Wahyudin, dalam keterangan persnya, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas dugaan lonjakan signifikan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Walikota Tangsel. Data LHKPN terakhir Walikota Tangsel, Benyamin Davnie (yang menjadi subjek sorotan LSM Trinusa Banten), mencatat adanya kenaikan harta yang dipertanyakan oleh publik.
"Kami telah dua kali melayangkan konfirmasi, namun respons yang kami terima dari staf Asisten Daerah (Asda) malah mengalihkan kami ke Inspektorat. Ini menunjukkan kebobrokan dalam birokrasi, lemahnya transparansi, dan pelayanan publik yang tidak profesional di Pemkot Tangerang Selatan," ujar Wahyudin.
Ketua DPD LSM Trinusa Banten tersebut menegaskan bahwa sikap Pemkot Tangsel yang "melempar" (pingpong) permintaan klarifikasi telah menciderai prinsip akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya dipegang teguh oleh pejabat publik.
"Kami keluarga besar provinsi banten kader aktivis Trinusa hanya ingin konfirmasi dan klarifikasi yang baik dan benar mengenai dugaan harta tak wajar Walikota. Namun, jika ini yang kami dapat—dijadikan bola pingpong dan tidak mendapatkan pelayanan yang baik—maka kami siap untuk mengambil langkah tegas," lanjutnya.
Aksi Massa "Geruduk" Pemkot Tangsel
Menyikapi kebuntuan komunikasi dan buruknya respon birokrasi, LSM Trinusa secara resmi mengumumkan rencana aksi besar-besaran.
"Kami akan menggeruduk Pemkot Tangerang Selatan dengan pengerahan massa terorganisir dari Dewan Pimpinan Cabang (PDC) tingkat kota dan kabupaten yang telah terbentuk di wilayah Banten. Ini bukan gertakan, ini adalah bentuk protes keras kami atas lemahnya pelayanan dan dugaan penyimpangan yang tidak ditanggapi secara serius," tegas Wahyudin.
Aksi ini ditujukan untuk mendesak Walikota Tangsel agar segera memberikan penjelasan yang transparan dan rinci kepada publik terkait lonjakan harta kekayaannya, serta menuntut perbaikan mendasar pada mekanisme birokrasi Pemkot agar lebih terbuka dan responsif terhadap kontrol sosial.
LSM Trinusa menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan langkah konkret dari pihak berwenang, termasuk mendesak lembaga anti-korupsi untuk melakukan audit forensik terhadap kekayaan penyelenggara negara di Kota Tangerang Selatan.
(E Teguh Iman)


