BOGOR — Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pers memiliki peran historis yang sangat penting dalam perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak masa kemerdekaan hingga saat ini.
Karena itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ditantang untuk berani dan berkomitmen menjaga profesionalisme serta memimpin transformasi digital media di tengah tantangan zaman.
Hal tersebut disampaikan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, usai memberikan arahan kepada 160 peserta kegiatan Retret PWI 3026 di Pusdiklat Bela Negara, Bogor, pada Sabtu (31/1/2026).
Menhan menilai, selain transformasi digital, PWI juga memiliki tanggung jawab strategis untuk menjadi penjuru insan pers yang nasionalis dan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat.
Menhan menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam situasi “perang opini”, di mana narasi publik kerap dipengaruhi oleh informasi yang tidak objektif. Dalam kondisi tersebut, orang-orang yang bekerja dengan ikhlas dan berniat baik justru sering dipandang negatif.
“Negara yang kaya ini harus kita jaga bersama. Kita sedang berada dalam perang opini. Di sinilah peran pers untuk memberikan jaminan kepada publik bahwa apa yang dikerjakan itu benar dan untuk kepentingan bangsa,” tegas Menhan.
Ia menambahkan, keberadaan pers yang profesional dan berintegritas sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan opini publik, sekaligus memperkuat ketahanan nasional dari sisi informasi dan psikologis.
Menhan juga mengingatkan insan pers agar berani menghadapi berbagai praktik ilegal, baik dalam pelaksanaan Pilkada, sektor ekonomi, maupun tindakan tidak proporsional dari aparat dan birokrasi yang diberi tanggung jawab mengelola kepentingan negara.
“Kita sekarang berada dalam perang psikologis. Mereka yang melakukan tindakan ilegal harus kita identifikasi, bila perlu kita investigasi, agar penegakan hukum bisa berjalan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa pers, aparat, dan seluruh elemen bangsa berada dalam satu kapal perjuangan yang sama, sehingga membutuhkan persatuan dan kolaborasi lintas generasi, baik wartawan senior maupun generasi muda.
“Historis insan pers Indonesia adalah perjuangan. Karena itu harus menjadi satu, tidak terpecah,” katanya.
Secara tegas, Menhan menyatakan bahwa pihak-pihak yang menyimpang dari peraturan dan tidak memenuhi kewajibannya kepada negara harus segera memperbaiki diri. Pemerintah, kata dia, akan menempuh tahapan penertiban melalui verifikasi, klarifikasi, hingga sanksi administratif. Namun, jika tetap mengabaikan aturan, penegakan hukum akan dilakukan.
“Sebagai pembantu Presiden, saya hanya berpegang pada regulasi dan tugas negara. Kalau tidak diindahkan, maka penegakan hukum adalah langkah terakhir,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menhan menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan generasi muda yang militan, intelektual, kapabel, dan kredibel untuk diberi tanggung jawab mengendalikan arah perjuangan kedaulatan ekonomi nasional.
Dalam konteks internasional, Menhan juga menyinggung keterlibatan Indonesia bersama negara-negara lain dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina dan mengakhiri konflik di Gaza. Indonesia, kata dia, siap berperan aktif dalam misi perdamaian internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kita hadir bersama negara-negara yang menginginkan kemerdekaan Palestina dan berakhirnya konflik di Gaza. Indonesia siap berkontribusi demi perdamaian dan stabilitas kawasan,” pungkasnya.(Red)
