Tangerang - Tindakan pejabat PNS yang memblokir nomor telepon wartawan adalah bentuk penghindaran dari kritik dan informasi publik, yang dianggap tidak sesuai dengan peran pers dan kewajiban pejabat dalam melayani masyarakat.
Perilaku ini jelas menghambat tugas jurnalisme dalam mencari dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan publik. Seperti yang sudah diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
Hal tersebut diduga dilakukan oleh Dili, Kabid SDN Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, saat dikonfirmasi oleh beberapa awak media terkait dugaan penyimpangan anggaran proyek maupun peristiwa ambruknya atap bangunan SDN Kedung Dalam 2 yang terjadi hari ini.
Menanggapi hal tersebut, Putra, selaku Sekretaris PWI Kabupaten Tangerang mengatakan, tindakan pejabat yang memblokir nomor telepon wartawan adalah perilaku anti-kritis dan merugikan hak publik untuk mendapatkan informasi.
“Pejabat yang memblokir wartawan menunjukkan sikap defensif, takut kritik, dan berusaha menghindari pertanyaan kritis mengenai kinerja atau dugaan penyimpangan.
Ditambahkan Putra, hal ini bertentangan dengan prinsip kebebasan pers yang dijamin undang-undang, yang mengharuskan pejabat publik untuk transparan dan terbuka terhadap kritik,” ujarnya. Kamis, (14/8/25).
Lanjutnya, tindakan yang bisa dilakukan oleh wartawan tersebut yaitu dapat melapor ke organisasi wartawan, dan wartawan yang menghadapi pemblokiran dapat melaporkan kasus ini kepada organisasi pers atau ikatan wartawan untuk mendapatkan dukungan dan advokasi.
“Meskipun diblokir, sebuah profesi wartawan dapat mencari informasi dari sumber lain dan tetap berupaya mendapatkan klarifikasi dari pejabat terkait.” paparnya.
Hal ini juga terjadi oleh Riki Firmansyah ketua yayasan anugrah insan Residivist Tangerang Raya sangat menyayangkan saat kompirmasi kepada kabid dinas pendidikan kab. tangerang yang tidak merespon saat di terkait pembinaan untuk mantan warga binaan yang tidak punya setatus pendiidikan tidak di respon malah di blokir ujar Riki
(Red SBP)
