Dalam aksinya, para mahasiswa menyuarakan tuntutan agar pemerintah pusat serta lembaga terkait turun tangan secara langsung untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang. Mereka menilai banyak persoalan yang hingga kini belum terselesaikan dan berdampak langsung pada masyarakat.
Mahasiswa juga secara tegas meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran yang dinilai tidak semestinya. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta untuk memberikan perhatian serius terhadap jalannya pemerintahan Kabupaten Tangerang serta Pemerintah Provinsi Banten.
Berbagai persoalan disampaikan dalam aksi tersebut, mulai dari penggunaan anggaran yang dinilai tidak transparan, kinerja aparatur pemerintahan yang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan, hingga minimnya perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu sorotan utama adalah buruknya pengelolaan aliran air hujan yang menyebabkan banjir di sejumlah lingkungan permukiman.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti tata letak pembangunan hunian di beberapa kawasan perumahan yang dinilai asal bangun tanpa perencanaan matang, sehingga mengabaikan aspek keamanan dan kenyamanan warga. Program-program pemerintah pun disebut hanya sebatas penyampaian tanpa realisasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Melalui aksi ini, para mahasiswa berharap dapat membuka mata dan perhatian pemerintah pusat agar segera melakukan peninjauan, penyelidikan, serta mengambil tindakan tegas. Mereka menegaskan bahwa langkah tersebut penting dilakukan demi kepentingan rakyat dan sebagai bentuk penegakan keadilan, termasuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang dinilai lalai atau bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terjadi.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi pengingat bahwa mahasiswa masih mengambil peran sebagai kontrol sosial dalam mengawal jalannya pemerintahan.(Red)
