SERANG – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Banten menerima kunjungan kerja (kunker) dari Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, yang hadir bersama rombongan Pimpinan Wilayah Mathla'ul Anwar (PW MA) Provinsi Banten. Kunjungan strategis ini disambut langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis, SE, MM, C.Med., QCRO. beserta jajaran pejabat struktural di lingkungan Kanwil BPN Banten.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara legislatif, organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, dan instansi vertikal Kementerian ATR/BPN dalam rangka percepatan program strategis nasional (PSN) bidang pertanahan, serta penyelesaian berbagai persoalan agraria di wilayah Provinsi Banten.
Mendorong Sertifikasi Tanah Wakaf dan Fasilitas Sosial
Dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, mengapresiasi kinerja Kanwil BPN Banten yang dinilai progresif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jazuli juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BPN dan lembaga keagamaan seperti Mathla’ul Anwar, khususnya dalam hal legalisasi aset-aset umat, seperti tanah wakaf, sekolah, dan tempat ibadah.
"Komisi II DPR RI terus mendorong kemitraan yang kuat antara BPN dan elemen masyarakat. Kehadiran Mathla’ul Anwar hari ini adalah bentuk nyata bahwa umat membutuhkan kepastian hukum atas aset-aset sosial-keagamaan agar dapat dikelola dengan aman dan produktif," ujar Jazuli.
Komitmen BPN Banten dalam Keterbukaan dan Kepastian Hukum
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Harison menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas kunjungan serta dukungan dari Komisi II DPR RI dan Pimpinan Wilayah Mathla'ul Anwar.
Harison menegaskan bahwa BPN Banten berkomitmen penuh untuk mengakomodasi kebutuhan sertifikasi tanah masyarakat, termasuk aset-aset milik organisasi kemasyarakatan Islam. Ia memastikan jajarannya akan mengawal proses administrasi pertanahan agar berjalan transparan, cepat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Kami sangat menyambut baik kehadiran Bapak Jazuli Juwaini dan rekan-rekan dari Mathla’ul Anwar. Ini menjadi momentum penting bagi kami untuk menyerap aspirasi langsung. Kami berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah, termasuk mempercepat sertifikasi tanah-tanah wakaf dan fasilitas pendidikan di bawah naungan Mathla’ul Anwar di Banten," tegas Harison.
Sinergi untuk Kemaslahatan Umat
Pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif ini ditutup dengan diskusi interaktif mengenai pemetaan potensi kendala pertanahan di lapangan serta komitmen bersama untuk saling mendukung demi kemaslahatan masyarakat Banten.
Dengan adanya sinergi tripartit antara DPR RI sebagai fungsi pengawasan, BPN Banten selaku eksekutor kebijakan, dan Mathla’ul Anwar sebagai representasi masyarakat, diharapkan tata kelola pertanahan di Provinsi Banten semakin inklusif, kondusif, dan bebas dari konflik agraria.
