SERANG – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Serang menerima kunjungan kerja dari Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bapak Jazuli Juwaini, Lc., M.A., beserta rombongan pada [Hari, Tanggal Bulan Tahu, misal: Rabu, 8 Juli 2026]. Kunjungan ini berfokus pada peninjauan pelayanan publik serta koordinasi pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan.
Kedatangan legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Banten ini disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten beserta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang beserta jajaran pejabat struktural.
Momentum Penguatan Koordinasi dan Sinergi
Kunjungan kerja ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi dan koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Fokus utama dari pertemuan ini adalah mendukung percepatan pelaksanaan program-program strategis pertanahan di wilayah Kabupaten Serang, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Selain itu, agenda ini juga memperkuat komitmen bersama antara DPR RI dan Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat.
Mendorong Kepastian Hukum dan Pelayanan Berkualitas
Dalam kesempatan tersebut, didiskusikan berbagai tantangan serta capaian program pertanahan di Kabupaten Serang, termasuk program sertifikasi tanah rakyat. Melalui kolaborasi dan komunikasi yang berjalan baik antara pemerintah dan para pemangku kepentingan (stakeholders), diharapkan penyelenggaraan layanan pertanahan ke depan akan semakin berkualitas.
"Sinergi yang kuat antara seluruh elemen, baik legislatif maupun jajaran BPN, diharapkan mampu mengakselerasi penyelesaian target pertanahan dan yang paling utama adalah memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat luas."
Kegiatan kunjungan kerja ini berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan sesi foto bersama serta peninjauan langsung ke area loket pelayanan Kantah Kabupaten Serang untuk melihat proses pelayanan publik yang sedang berjalan.(Red)
