.jpg)
TIGARAKSA – Transparansi dan tata kelola proyek infrastruktur publik di Kabupaten Tangerang kembali menuai tanda tanya besar. Proyek Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) di bawah naungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang senilai Rp3,4 miliar yang berlokasi di Tigaraksa kini menjadi sorotan akibat diduga minim pengawasan dari dinas terkait hingga memicu kesimpangsiuran informasi di internal pekerja. 18/8/2026
.jpg)
Berdasarkan data papan informasi resmi yang terpasang di lokasi pembangunan, proyek ini memuat spesifikasi administratif sebagai berikut:Instansi Pemilik: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang (Jl. Raya PLP - Curug Km 2, Kecamatan Curug).
Nomor SPK / Kontrak: T/000.3.3/185/SP/VII/BPBD/2026.Nama Kegiatan: Pembangunan Pos Damkar.Lokasi Kegiatan: Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.
Nilai Kontrak: Rp3.406.443.478,80 (Tiga Miliar Empat Ratus Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
Sumber Dana: APBDP Tahun Anggaran 2026.Kontraktor Pelaksana: CV. Insan Multi Karya.Waktu Pelaksanaan: 120 Hari Kalender.
Meskipun pada papan proyek tertulis dengan jelas jargon moral "Proyek Ini Dibiayai dari Pajak yang Anda Bayar", kondisi tata kelola di lapangan dinilai sangat memprihatinkan.
Lemahnya pengawasan dari dinas penanggung jawab membuat manajemen kerja di area proyek menjadi tidak jelas.
Pengakuan Mengejutkan dari Mandor LapanganKejanggalan ini terungkap saat sejumlah awak media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) melakukan pemantauan langsung di lokasi pembangunan.
Saat dikonfirmasi mengenai progres, spesifikasi, dan penanggung jawab teknis dari CV Insan Multi Karya, sang mandor yang mengawal para pekerja bangunan justru memberikan pengakuan yang membingungkan."
Minimnya pengawasan dari dinas. Saya sendiri sebagai mandor jalannya bangunan tidak tahu siapa pelaksana lapangan maupun kontraktor utamanya. Saya di sini juga baru bekerja seminggu," ujar sang mandor dengan polos saat dimintai keterangan di lokasi proyek.Pernyataan dari mandor ini dinilai sangat tidak wajar untuk proyek berskala miliaran rupiah.
Mandor seharusnya menjadi perpanjangan tangan kontraktor yang memahami cetak biru (blue print), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta spesifikasi material yang telah disepakati dalam kontrak kerja.
Jika mandor saja buta terhadap manajemen pemenang tender, dikhawatirkan kualitas struktur bangunan Pos Damkar tersebut dikerjakan secara asal-asalan tanpa standar baku kedinasan.Kondisi ini memicu desakan kuat dari gabungan aktivis dan masyarakat sipil agar Kepala BPBD Kabupaten Tangerang serta Inspektorat segera turun tangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi.
Dinas dituntut tegas mengevaluasi kinerja CV Insan Multi Karya guna memastikan uang pajak rakyat senilai Rp3,4 miliar tersebut benar-benar dialokasikan secara akuntabel, transparan, dan menghasilkan bangunan kedaruratan yang kokoh serta berkualitas.(Red)
