Suarabantenpost.com Kabupaten Tangerang, Proyek pembangunan Gerbang Lingkup Puspem Tigaraksa di Kabupaten Tangerang, Banten, tengah viral dan menjadi sorotan publik. Dugaan pemborosan anggaran dalam proyek ini muncul, terutama terkait pembangunan Gerbang Lingkup Puspem Tigaraksa di kini tengah ramai di perbincangkan informasi yang tertera di papan proyek, Pembangunan Gerbang Lingkup Puspem Tigaraksa menelan biaya hingga miliaran rupiah, yang dianggap tidak sebanding dengan hasil yang terlihat di lapangan. Senin 13 Oktober 2025
Paket pekerjaan: Pembangunan Pintu gerbang lingkup puspem Tigaraksa.
Lokasi pekerjaan : Kecamatan Tigaraksa
Pagu Anggaran: Rp 2.447.938.318,16,. Miliar
Pelaksana: PT Sagara Agung Persada utama
Waktu Pelaksanaan : 165 (Seratus Enampuluh lima hari) Hari Kalender
Sumber Dana : APBD KABUPATEN TANGERANG TA 2025
Salah satu proyek yang tengah viral di perbincangkan warganet di media sosial.
sebagaimana tercantum pada papan proyek. Sejumlah warga mengungkapkan kekhawatiran terkait anggaran yang dianggap terlalu besar jika dibandingkan dengan hasil pembangunan yang ada.
Saat awak media mencoba konfirmasi pemborong ga ada di tempat belum bisa memberikan tanggapan karena tidak ada pemborongnya, Pekerja yang di lokasi malah menyarankan ke pak ucok ucap pekerja.
Masyarakat turut mengkritik besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk proyek ini. Seorang warga mengungkapkan bahwa kualitas bahan dan desain gerbang lingkup puspem tidak sebannding dengan dana yang telah dikeluarkan. Warga mendesak agar pemerintah segera melakukan audit untuk memastikan bahwa dana digunakan secara tepat dan transparan.
Proyek pembangunan gapura ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh Dinas DTRB Kabupaten Tangerang.
Aktivis Banten Abdilah mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait anggaran proyek ini. Ia juga meminta Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit.
“Dugaan pemborosan ini harus segera ditindaklanjuti. Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, jika ditemukan indikasi penyimpangan, maka harus segera dilaporkan kepada pihak berwenang.
Publik berharap pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa pembangunan Gerbang Lingkup Puspem ini dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah. Seiring dengan meningkatnya sorotan masyarakat, diharapkan pemerintah dapat memberikan penjelasan yang terbuka dan bertanggung jawab.
Sampai Berita Ditayangkan Awak media Sudah Mencoba Konfirmasi Kepala Dinas DTRB Namun Kepala Dinas Masih Bungkam. (Red SBP)
