Kab Serang Suarabantenpost.com truk bermuatan tanah kembali memicu keresahan masyarakat. Kendaraan-kendaraan besar ini terlihat parkir sembarangan di bahu Jalan Di kampung Bendo tepatnya tak jauh dari pos pantau di KM 14,5 Kecamatan jawilan kab serang Banten dan Keberadaan mereka tidak hanya menyita ruang jalan, tetapi juga mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Minggu (07/12/2025)
Situasi ini menjadi pertanyaan besar terhadap ketegasan gubernur Banten dan para pemangku kebijakan yang lain APH Dan Dinas SDM Harus bertindak tegas kepada pengusaha Tambang galian tanah, kalau memang ada pelanggaran tindak tegas para pengusaha nakal yang tidak mematuhi aturan pemerintah terkait jam operasional yang ditentukan gubernur Banten.
Warga setempat menyuarakan kekecewaan atas minimnya tindakan tegas dari pemerintah daerah. “Ini bukan pertama kalinya. Sudah sering terjadi, tapi tetap saja dibiarkan,” ujar seorang warga dengan nada kesal.
Tak hanya parkir sembarangan, truk-truk ini juga diduga beroperasi di luar jam yang diperbolehkan. Warga mempertanyakan apakah proyek-proyek yang melibatkan truk tersebut telah mematuhi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang menjadi prasyarat setiap proyek konstruksi besar. “Kalau aturan seperti ini diabaikan, lalu untuk apa pemerintah membuat regulasi?”
Aktivis Banten Angkat Bicara. Kejadian seperti ini mengingatkan pada tragedi beberapa korban meninggal dunia melibatkan truk bermuatan tanah beberapa bulan lalu. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa dan sempat menjadi sorotan publik. Namun, lemahnya pengawasan dan tindakan nyata dari pemerintah daerah kembali menjadi sorotan. “Apakah harus ada korban lagi baru mereka bergerak?” kritik aktivis banten
Warga mendesak pemerintah daerah untuk tidak hanya sekadar memberi imbauan, tetapi segera melakukan penertiban terhadap truk-truk tersebut. Selain itu, transparansi terkait izin Andalalin juga menjadi tuntutan masyarakat. “Kalau memang proyek itu legal, mana buktinya? Jangan sampai hanya karena keuntungan segelintir pihak, keselamatan masyarakat jadi terabaikan,” tambah warga lainnya.
Jalan raya adalah fasilitas publik yang semestinya dikelola secara aman dan tertib. Warga berharap pemerintah daerah mengambil langkah tegas, baik melalui penertiban langsung maupun pemberian sanksi kepada pelanggar. “Tugas pemerintah bukan sekadar reaktif, tetapi juga preventif,” ujar panji
Jika kondisi ini terus dibiarkan, risiko kecelakaan dan keresahan masyarakat akan terus meningkat. Ketegasan pemerintah bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga melindungi keselamatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab utamanya. Warga kini menunggu aksi nyata, bukan lagi janji semata. (Red SBP)
