Tangerang, Suarabantenpost.com Di tengah kondisi Kabupaten Tangerang yang dilanda banjir di berbagai titik serta kerusakan jalan yang membahayakan keselamatan warga, publik dikejutkan oleh beredarnya foto seorang pejabat Pemerintah Kabupaten Tangerang yang diduga berada di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, menyaksikan pertandingan Final Piala Super Spanyol 2026 antara Barcelona vs Real Madrid pada 12 Januari 2026. Momen ini memicu gelombang kritik karena dinilai tidak sensitif terhadap penderitaan masyarakat yang sedang berjibaku menghadapi dampak bencana dan persoalan infrastruktur. 13/01/2026
Sebagai daerah yang tengah berada dalam situasi darurat, Kabupaten Tangerang membutuhkan kehadiran langsung pejabat publik di lapangan untuk memastikan penanganan banjir, perbaikan jalan, dan koordinasi lintas sektor berjalan cepat dan efektif. Kehadiran pejabat di luar negeri untuk menonton pertandingan sepak bola internasional, meski masih berstatus dugaan, dipandang sebagai ironi dan menimbulkan pertanyaan serius tentang prioritas kerja, empati sosial, dan sense of crisis pejabat yang bersangkutan.
Narasumber Syamsul Arif, Ketua S2 Kobar, menilai peristiwa tersebut sebagai tindakan yang melukai hati rakyat dan mencederai rasa keadilan publik. Menurutnya, ketika warga mengungsi, membersihkan lumpur, dan mempertaruhkan keselamatan di jalan rusak, pejabat seharusnya berada di garda terdepan, bukan justru diduga menikmati hiburan kelas dunia. “Ini bukan soal hobi, ini soal empati dan tanggung jawab jabatan. Rakyat butuh kehadiran, bukan citra pejabat di stadion luar negeri,” tegas Syamsul.
Syamsul menambahkan, jabatan publik adalah amanah, bukan hak istimewa. Karena itu, ia meminta agar Bupati Tangerang segera memanggil dan meminta klarifikasi pejabat yang bersangkutan, menjelaskan status perjalanan apakah dinas atau pribadi, sumber pembiayaan, serta memastikan tidak ada kelalaian dalam pengendalian penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur selama yang bersangkutan tidak berada di daerah. “Transparansi adalah kunci. Jangan biarkan kepercayaan publik terkikis,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar Pemkab Tangerang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap etika, disiplin, dan komitmen jajaran pejabatnya. Menurut Syamsul, tanpa ketegasan kepala daerah, peristiwa seperti ini akan menjadi preseden buruk dan memperkuat persepsi bahwa pejabat jauh dari penderitaan rakyat. “Rakyat tidak menuntut pejabat sempurna, tetapi menuntut keberpihakan yang nyata. Ketika bencana datang, prioritas harus jelas: rakyat dulu,” pungkasnya.(Red)
