LEBAK – Dugaan pencatutan nama media nasional yang menyeret seorang oknum kepala sekolah dasar berinisial RR di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, terus menjadi sorotan publik. Kasus tersebut kini mendapat perhatian serius dari kalangan aktivis antikorupsi dan pemerhati kebijakan publik.
Ketua Umum Barisan Rakyat Lawan Korupsi Nusantara (Baralak), Yudistira, mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap RR guna mengungkap fakta yang sebenarnya.
Menurut Yudistira, informasi yang beredar saat ini tidak dapat dipandang sebagai persoalan sepele, mengingat terdapat dugaan penggunaan identitas media nasional dalam komunikasi dengan sejumlah warga yang disertai permintaan sejumlah uang.
"Jika informasi dan bukti-bukti yang beredar itu benar, maka persoalan ini tidak hanya menyangkut etika, tetapi berpotensi memiliki konsekuensi hukum yang serius. Karena itu harus segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang," ujar Yudistira kepada wartawan, Senin (1/6/2026).
Yudistira mengaku telah menerima sejumlah tangkapan layar percakapan yang menunjukkan adanya pihak yang memperkenalkan diri sebagai bagian dari tim investigasi media nasional. Dalam percakapan tersebut juga terdapat dugaan permintaan uang kepada pihak yang dihubungi.
"Dari bukti screenshot yang beredar, terdapat dugaan pencatutan nama media Kompas dan nama Hasan Basri. Selain itu, terdapat bukti transfer yang mengarah ke rekening yang disebut atas nama RR. Fakta-fakta inilah yang perlu diuji dan diverifikasi oleh aparat penegak hukum," katanya.
Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti benar, maka tindakan tersebut berpotensi mencederai nama baik institusi pendidikan sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap profesi jurnalistik.
"Jangan sampai profesi wartawan yang memiliki kode etik dan aturan yang jelas justru digunakan atau dicatut untuk kepentingan tertentu. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak," tegasnya.
Selain itu, Yudistira juga menyoroti status RR sebagai aparatur yang bertugas di lingkungan pendidikan. Menurutnya, setiap aparatur negara memiliki kewajiban menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan ataupun jabatan yang melekat pada dirinya.
Karena itu, Baralak Nusantara meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Inspektorat, serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
"Kami tidak ingin menghakimi siapa pun. Namun ketika sudah ada laporan, bukti percakapan, serta bukti transfer yang beredar luas, maka sudah sewajarnya dilakukan pemeriksaan secara profesional dan transparan. Biarkan proses hukum berjalan dan mengungkap fakta yang sebenarnya," ujar Yudistira.
Ia menegaskan bahwa langkah pemeriksaan diperlukan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan maupun profesi pers.
"Kami meminta agar pihak berwenang segera turun tangan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap RR. Publik berhak mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Apapun hasilnya nanti, biarlah fakta hukum dan pihak yang berwenang yang menentukan," tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga mengaku dihubungi oleh seseorang yang memperkenalkan diri sebagai bagian dari tim investigasi media nasional. Dalam komunikasi yang beredar, terdapat dugaan permintaan sejumlah uang yang dikaitkan dengan informasi tertentu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Dodi Irawan, sebelumnya menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang telah diterima terkait persoalan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, RR belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan yang dialamatkan kepadanya. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(Red)
