Diduga Proyek "Siluman" SAB Pokir Dewan di Desa Bojong Loa Jadi Sorotan, Pemborong Diduga Sengaja Sembunyikan Nilai Anggaran

TANGERANG – Proyek pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) yang didanai melalui aspirasi atau Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan di Desa Bojong Loa, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, mulai memicu kontroversi. Proyek infrastruktur publik tersebut kini mendapat sorotan tajam dari elemen masyarakat dan dinilai sebagai "proyek siluman".

Kondisi tersebut terjadi lantaran pihak pemborong atau kontraktor pelaksana diduga sengaja menutup-nutupi keterbukaan informasi publik terkait detail anggaran proyek. Diketahui, proyek SAB yang berlokasi tepat di depan Mushola Nurul Iman, Kampung Cibugel RT 022/002, Desa Bojong Loa, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ini terpantau sudah berjalan sekira 4 hari tanpa terpasang Papan Informasi Publik (PIP) hingga Sabtu (25/7/2026) siang.Ketiadaan transparansi ini memicu kecurigaan kuat di kalangan warga setempat bahwa ada hal yang sengaja disembunyikan dalam pengelolaan anggarannya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap pembangunan fisik yang menggunakan uang negara wajib memasang plang informasi agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung di lapangan."

Kami sangat menyayangkan pengerjaan infrastruktur dari dana pokir dewan ini terkesan ditutup-tutupi dari publik. Masyarakat berhak tahu berapa besar anggaran yang dialokasikan, siapa pelaksananya, dan apakah spesifikasi pembangunannya sudah sesuai standar baku agar manfaatnya bisa bertahan lama," ungkap salah satu warga setempat saat ditemui di sekitar lokasi Kampung Cibugel.Hingga draf rilis pers ini dikeluarkan, pihak pelaksana lapangan maupun pemborong proyek SAB di Desa Bojong Loa tersebut belum juga memberikan klarifikasi resmi atau berinisiatif memasang plang informasi pengerjaan. 

Elemen masyarakat mendesak dinas terkait dan pengawas proyek untuk segera memberikan teguran keras kepada pemborong, serta meninjau ulang ke lapangan guna memastikan tidak terjadi potensi penyimpangan atau penyelewengan anggaran negara.(Red)