Tangerang. Transformasi layanan pertanahan terus didorong secara masif untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin transparan, tertib, dan terukur bagi seluruh elemen masyarakat.
Sejalan dengan arah kebijakan strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang kini mengambil langkah nyata dengan memperkuat penerapan prinsip First In First Out (FIFO), khususnya pada sektor layanan pengukuran lahan dan proses peralihan hak atas tanah.Melalui komitmen penerapan prinsip FIFO ini, setiap berkas permohonan yang masuk dari masyarakat dijamin akan diproses secara objektif berdasarkan urutan kronologis waktu penerimaan.
Langkah sistematis ini sengaja diintensifkan guna mengeliminasi potensi diskriminasi layanan sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum di setiap tahapan urusan administratif.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Didik Purnomo, menegaskan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya harus menyentuh aspek kepastian yang mendasar.
Hal tersebut disampaikannya secara langsung di hadapan jajaran pegawai saat memimpin agenda pengarahan internal."Pelayanan yang baik itu bukan hanya sekadar cepat, tetapi juga harus pasti.
Masyarakat sebagai pemohon berhak dan harus mendapatkan informasi yang sangat jelas mengenai proses permohonannya serta tahapan apa yang sedang berjalan di lapangan maupun di meja administrasi," ujar Didik Purnomo dalam Briefing Pagi yang digelar pada Kamis (13/8/2026).Bagi segenap jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, esensi utama dari transformasi layanan bukan lagi sebatas mempercepat durasi penyelesaian berkas.
Lebih dari itu, transformasi ini merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap instrumen proses di dalam kantor pertanahan menjadi lebih jelas, terukur, transparan, serta mampu memberikan rasa aman dan kepastian yang mutlak bagi masyarakat luas.
Melalui penguatan sistem ini, Kantah Kabupaten Tangerang optimis dapat terus menaikkan indeks kepuasan masyarakat serta mendukung terwujudnya tata kelola administrasi pertanahan yang modern, bersih, dan akuntabel di tingkat daerah maupun nasional.(Red)
