TANGERANG – Sikap antipati terhadap fungsi kontrol sosial kembali ditunjukkan oleh oknum pejabat di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang. Kepala Bidang (Kabid) Pertamanan DLHK Kabupaten Tangerang diduga kuat memblokir nomor WhatsApp jurnalis saat hendak dikonfirmasi mengenai dugaan pemotongan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dex dan pertamax yang dikeluhkan oleh para sopir armada tangki penyiraman taman.
Tindakan pemblokiran ini bermula ketika awak media mencoba melakukan fungsi cek dan ricek terkait keluhan operasional di lapangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari para sopir armada, jatah BBM jenis pertamax untuk mesin diesel air diduga dipangkas dari 104 liter menjadi 75 liter per bulan.
Tidak hanya itu, jatah solar dex untuk armada truk tangki juga dikabarkan merosot drastis dari 520 liter menjadi hanya 250 liter per bulan, meski beban kerja penyiraman fasilitas taman publik tetap berjalan penuh.
Anehnya, alokasi anggaran belanja daerah diduga masih dilaporkan menggunakan pagu harga dan volume lama (penuh).
Guna meluruskan kejanggalan administrasi tersebut, jurnalis mengirimkan pesan konfirmasi resmi. Namun, alih-alih memberikan jawaban transparan selaku pejabat publik, Kabid Pertamanan justru memilih memblokir saluran komunikasi komunikasi wartawan.
Sikap bungkam dan menutup diri dari pejabat publik ini dinilai mencederai semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, di mana menghalangi tugas jurnalis dalam mencari informasi dapat dipidana.Upaya konfirmasi lanjutan telah dilakukan dengan menghubungi Kepala Dinas (Kadis) serta Sekretaris Dinas (Sekdis) DLHK Kabupaten Tangerang melalui panggilan telepon dan pesan instan. Namun, hingga berita ini diturunkan, jajaran pimpinan tertinggi di dinas tersebut sama sekali belum memberikan respons atau keterangan resmi terkait polemik jatah BBM sopir tangki maupun tindakan tidak profesional bawahannya.
Aliansi media dan organisasi pers setempat mendesak Penjabat Bupati Tangerang dan Inspektorat Daerah untuk segera turun tangan mengevaluasi kinerja serta memanggil oknum Kabid Pertamanan tersebut. Pengusutan secara menyeluruh diperlukan guna memastikan tidak ada praktik penyelewengan anggaran operasional negara yang merugikan kesejahteraan pekerja bawah. (Wawan)
