Serang, Upaya Pemerintah Provinsi Banten mengoptimalkan Pendapatan dari Sektor Pajak Kendaraan bermotor dengan cara jemput bola menyediakan fasilitas gerai samsat di banyak lokasi daerah kabupaten juga bermanfaat memberikan kemudahan akses pelayanan tertib pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat.
Hal tersebut dinodai oleh prilaku culas oknum - oknum pejabat pelaku pelayanan yang memanfaatkan terobosan tersebut, dengan cara culas diduga secara sistematis melakukan pemahalan belanja sewa gerai-gerai Samsat di masing-masing UPTD PPD.
Demikian disampaikan MAHALILUBIS salah seorang Mahasiswa Kabupaten Serang
ketika diwawancara seusai keluar dari gedung Kejaksaan Negeri Serang.
Mahalilubis yang akrab di sapa Ubis ini mengatakan bahwa dia dan teman teman
Mahasiswa yang lain baru saja laporkan dugaan mark up sewa gerai petir, Cikande, Bojonegara dan Ciruas Tahun 2023 dan 2024.
Kami meneruskan pemberitaan di beberapa media yang isinya dugaan kemahalan biaya sewa gerai, dan setelah kami Investigasi dan analisis ternyata kamipun sepakat hal itu.
Diduga memang terjadi mark up biaya sewa hampir di seluruh belanja sewa gerai di BAPENDA Provinsi Banten, Ungkapnya.
Kami Laporkan baru UPTD PPD CIRUAS, bertahap. Besok Cilegon ke Kejari Cilegon. Para Mahasiswa akan laporkan seluruh UPTD PPD di setiap kejaksaan negeri dimana gerai gerai tersebut berada sesuai wilayah hukumnya, " Tambahnya
Laporan laporan kami inipun kami tembuskan ke kejati Banten, Kejagung dan Gubernur Banten, " Pungkasnya Ubis.
Sebelumnya diberitakan Mahalilubis bertindak sebagai kordinator lapangan Forum Mahasiswa Kabupaten Serang Bersatu ( FMKSB) telah menyuarakan dugaan Mark Up biaya sewa gerai Samsat se provinsi Banten dengan melakukan Aksi Demonstrasi ini di Kejati Banten pada jum'at 30/10/2025.
(Epi)
