TANGERANG – Pimpinan Redaksi media siber Suarabantenpost.com melayangkan kecaman keras terhadap pernyataan reaktif Camat Solear, yang melabeli produk jurnalistik kami sebagai berita bohong (hoax).
Tuduhan sepihak ini dinilai mencederai kemerdekaan pers dan memperlihatkan ketidakpahaman seorang pejabat publik terhadap tata cara penyelesaian sengketa informasi.
Konflik ini berakar dari pemberitaan Suarabantenpost.com mengenai dugaan proyek fiktif bedah rumah tahun anggaran 2025 di wilayah Kecamatan Solear.
Berita tersebut ditulis berdasarkan hasil investigasi lapangan konkret dan data valid yang dihimpun bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Bintang Indonesia. Berdasarkan bukti di lapangan, sejumlah warga tercatat sebagai penerima manfaat namun membuat surat pernyataan resmi bahwa mereka sama sekali tidak pernah menerima bantuan fisik maupun dana program bedah rumah tersebut.
Menanggapi tuduhan sepihak dari pihak kecamatan, Pimpinan Redaksi Suarabantenpost.com menegaskan poin-poin pernyataan sikap sebagai berikut:
Mengecam Keras Labeling 'Hoax' SepihakTindakan Camat Solear yang langsung menuduh berita kami sebagai hoax tanpa melalui mekanisme yang sah adalah bentuk arogansi kekuasaan yang menabrak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sebagai pejabat publik, perbuatannya mencederai fungsi kontrol sosial yang dilindungi undang-undang.
Camat Diduga Mengangkangi Regulasi Hak JawabSesuai hukum yang berlaku di Indonesia, jika terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian data dalam pemberitaan, instansi pemerintah wajib menggunakan instrumen Hak Jawab atau Hak Koreksi, bukan melempar opini liar yang menyudutkan kredibilitas media.
Tantang Buka Transparansi Data ke PublikKami menantang pihak Kecamatan Solear untuk membuka data dokumen anggaran, titik lokasi, nama penerima, serta menyajikan bukti fisik otentik dari pembangunan 5 unit rumah yang diduga fiktif tersebut.
Bantahan tanpa bukti konkret di hadapan masyarakat adalah kebohongan publik yang nyata.
Mendukung Langkah Hukum ke Kejaksaan Tinggi BantenSuarabantenpost.com mendukung penuh langkah DPP LSM Bintang Indonesia yang melayangkan surat somasi dan akan membawa temuan dugaan penyimpangan anggaran ini ke jalur hukum melalui Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.
Kami mendesak Bupati Tangerang dan instansi terkait untuk segera mengevaluasi jabatan Camat Solear demi menjaga integritas birokrasi dan iklim kebebasan pers di wilayah Kabupaten Tangerang. Kami tidak akan mundur satu langkah pun dalam mengawal kasus ini hingga tuntas demi hak masyarakat miskin yang dirugikan.(Red)
.jpg "Proyek Pembangunan Pos Damkar Rp3,4 Miliar di Tigaraksa Membingungkan, Mandor Lapangan Mengaku Tidak Tahu Siapa Kontraktornya")
.jpg "Terkait Sanggahan Camat Solear, DPP LSM Bintang Indonesia Pastikan Penerima Manfaat Tak Terima Bantuan Bedah Rumah 2025")
